Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT) bergerak cepat merespons tantangan pengelolaan dana pensiunan yang kian dinamis. Dalam beberapa waktu terakhir, BKGT menggelar rangkaian pertemuan strategis terpisah bersama dua lembaga besar nasional, yakni Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur.
Langkah kolaboratif ini diambil untuk menjajaki sistem tata kelola keuangan jangka panjang yang lebih sehat dan berkelanjutan. Rangkaian pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung atas persoalan finansial yang dibahas dalam Sidang Sinode Am (SSA) XXVI Gereja Toraja pada Juli 2026 lalu. Agenda penjajakan ini dihadiri langsung oleh pimpinan puncak, termasuk Ketua Umum Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja yang juga menjabat sebagai Ketua I PGI, Pdt. Dr. Alfred YR. Anggui, M.Th., Ketua III BPS Gereja Toraja, Pnt. David Somalinggi, S.T., Pengurus BKGT oleh Ketua, Dkn. Rahel Mike Paembonan bersama Sekretaris, Pnt. Paulus Pongdatu, S. Pd.K.
Dalam pertemuan tersebut, Pdt. Dr. Alfred menegaskan pentingnya membangun komunikasi lintas lembaga demi menyelamatkan hak-hak para pensiunan. Ia memaparkan bahwa momentum ini memegang peran krusial sebagai wadah bertukar pikiran sekaligus mendalami sistem manajemen yang mapan.
"Melalui pertemuan, kami ingin menjadikan momentum ini sebagai wadah sharing dan diskusi mendalam terkait pengelolaan dana pensiun yang telah sukses diterapkan di lembaga mitra. Kami juga berkomitmen untuk mengenal dan mendalami lebih jauh bagaimana proses serta mekanisme pengelolaan dana pensiun yang aman dan akuntabel di tingkat nasional," jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua BKGT, Dkn.Rahel Mike menambahkan bahwa langkah awal ini memiliki nilai taktis yang sangat tinggi bagi masa depan lembaga.
"Agenda ini sekaligus menjadi konsolidasi awal bagi kita semua untuk membangun kerja sama yang konkret di masa mendatang," tuturnya.
Langkah taktis yang ditempuh BKGT ini didorong oleh situasi keuangan internal yang menanggung beban berat. Hingga saat ini, dana iuran bulanan yang terkumpul dari para pegawai Gereja Toraja hanya mampu membiayai pensiunan pada bulan berjalan tanpa menyisakan saldo cadangan. Kondisi ini diproyeksikan akan semakin berat pada tahun 2027 mendatang, mengingat saat ini BKGT memikul tanggung jawab atas hak pensiun 463 orang, dan angka tersebut dipastikan bertambah dengan masuknya sekitar 40 pegawai Gereja Toraja ke masa purnabakti.
Merespons pemaparan tersebut, jajaran pimpinan PGI yang membidangi Dana Pensiun serta manajemen BPK Penabur menyambut baik inisiatif dari Gereja Toraja. Kedua lembaga nasional tersebut menyatakan kesiapan penuh untuk menjalin sinergi, berbagi formula terbaik, dan mendampingi BKGT dalam merumuskan tata kelola keuangan yang kokoh demi menjamin kesejahteraan para pelayan gereja di masa tua. Pihak manajemen menegaskan bahwa persoalan ini memerlukan perhatian serius serta dukungan penuh dari seluruh warga Gereja Toraja untuk ikut bergumul dan mendoakan jalan keluar terbaik ini bersama-sama.
